Buku Pelajaran Ditarik, Andreas Hugo: Penyusunan Materi Seharusnya Dikerjakan Secara Ilmiah

JAKARTA - Buku cetak Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) SMP kelas 7 belum lama ini ditarik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk direvisi lantaran ada kesalahan materi. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengingatkan, persoalan serupa juga sudah pernah terjadi sebelumnya, meski dalam konteks materi yang berbeda.   

Sebab, permasalahan terkait materi buku pelajaran yang keliru bukan hanya terjadi pada buku PPKn soal konsep Trinitas dalam agama Kristen saja. “Penyusunan materi pelajaran seharusnya dikerjakan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Tidak boleh hanya sekadar proyekan yang menguntungkan sekelompok orang secara materi, ” ujar Andreas, Jumat (29/7/2022).   

Baca juga: Puteri Komaruddin: Bank Mandiri Harus Segera Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Kelalaian Penyimpanan Dokumen Agunan Nasabah di Jambi

“Kekeliruan dalam buku PPKn merupakan fenomena gunung es dari buruknya proses penyusunan buku materi pelajaran yang dilakukan Kemendikbud, ” sambungnya. Untuk itu, ia meminta seluruh buku materi pelajaran yang telah dicetak Kemendikbud Ristek untuk dikaji ulang dan diteliti secara seksama. Andreas menyebut, bukan tidak mungkin ada kekeliruan lainnya di buku pelajaran siswa sekolah bila menilik permasalahan yang terjadi ini.   

“Kalau Pemerintah Pusat saja sudah menyampaikan ilmu pengetahuan yang tidak tepat, bukan tak mungkin generasi muda masa depan bangsa Indonesia bakal memiliki pemahaman sesat dalam memahami agama-agama yang ada di Indonesia, ” urai legislator asal daerah pemilihan (dapil) NTT I ini.   

Baca juga: Bareskrim Gelar Perkara Investasi Bodong Robot Trading

Di akhir, ia pun mengungkapkan bahwa sikap toleran serta saling menghormati antar-pemeluk agama berbeda hanya bisa ditumbuhkan jika ada pemahaman yang tepat dari agama-agama yang ada di Indonesia. “Sesat pikir akibat kekeliruan pelajaran dapat berakibat fatal bagi kebhinekaan serta persatuan dan kesatuan Indonesia, ” tutup politisi PDI-Perjuangan tersebut. (hal/sf)